Mau backlink gratis? Submit URL Kamu di sini!

Hukum Internasional Adalah Konsep Yang Tidak Berarti Jika Hanya Berlaku Untuk Musuh AS

International Law Is A Meaningless Concept When It Only Applies To US Enemies

Seorang whistle blower asal Australia bernama David McBride baru saja membuat pernyataan seperti berikut di twitter:

“Saya ditanya bukankah invasi Rusia ke Ukraina adalah ilegal?”

Jawaban:

“Jika kita tidak bisa mempertanggung jawabkan pemimpin kita sendiri, maka seharusnya kita juga tidak mempertanyakan pemimpin negara lain”

Jika hukum tidak diterapkan secara konsisten, maka itu bukanlah hukum.

Itu hanyalah alasan yang digunakan untuk menargetkan musuh kita.

Jika itu benar-benar diterapkan, maka kita patut mendapatkan hukuman yang pantas atas apa yang terjadi pada tahun 2003 lalu (kasus invasi Amerika ke Iraq).

Kita tidak hanya gagal menghukum Bush dan Blair, melainkan justru memberi mereka penghargaan.

Kita justru menginginkan mereka untuk kembali, dan memberi mereka gelar pahlawan.

Bayangkan jika Putin menyerang Ukraina menggunakan jet tempur kemudian mengatakan ‘Misi Tercapai’.

Source

Sejauh ini kita sadar, bahwasanya point logis ini tidak dapat disangkal.

Hukum internasional adalah konsep yang tidak berarti jika hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak disukai oleh aliansi AS dan Nato.

Fakta di atas terjadi di kehidupan McBride sendiri, pemerintah Australia menuduhnya sebagai penjahat setelah McBride mempublikasikan informasi yang disembunyikan pemerintah tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Australia di Afghanistan.

Baik George W Bush maupun Tony Blair, mereka tidak berada di sel tahanan di Den Haag di mana hukum internasional mengatakan tempat di mana mereka seharusnya berada.

George Bush dengan gamblangnya membandingkan Putin dengan Hitler dan menyarankan kita untuk ikut andil secara langsung dalam konflik yang berada di Ukraina.

Sementara itu, Tony Blair beranggapan bahwa Nato seharusnya tidak terlibat konflik secara langsung dengan Rusia karena akan menyebabkan perang dunia ke 3.

Mereka berdua sebagai dalang utama atas apa yang terjadi pada Iraq masih bebas seperti sekarang dan menyerukan kepada dunia untuk mengecam tindakan Rusia terhadap Ukraina.

Ketika kita mengmukakan argumen tentang apakah invasi Rusia ke Ukraina dalah legal, maka kita akan dianggap “whataboutism” oleh sebagian orang.

Yang sebenernya poin utama dari argumen tersebut akan memojokkan siapapun yang loyal terhadap Amerika dan sekutunya dan mengekspose tindakan mereka sendiri di masa lalu sehingga mereka seharusnya tidak menjadi munafik seperti sekarang (Double Standard).

Tentu saja ini bukanlah “whataboutism” , itu adalah sebuah tuduhan secara langsung untuk menghancurkan argumen yang sudah dibuat karena mereka tidak ingin orang lain membongkar masa lalu mereka, karena sebenarnya tidak ada kontra-argumen di dalamnya.

Invasi yang dilakukan Amerika terhadap Iraq pada tahun 2003 lalu secara sepihak disahkan melalui undang-undang dan protokol untuk aksi militer yang tercantum dalam piagam pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pendudukan militer AS saat ini di Suriah lah yang seharusnya juga melanggar hukum internasional.

Hukum internasional ada bukan karena negara-negara tersebut mau dan mampu menegakkannya, melainkan karena dorongan dan paksaan dari kekaisaran Amerika, dan yang paling penting salah satunya adalah karena adanya narasi yang selalu berpihak kepada kekaisaran tersebut. Yang artinya, hukum internasional ada karena suatu paksaan dan desakan kuat dari kekaisaran yang memiliki kekuatan militer terbesar, dan salah salah satunya adalah Amerika.

Itulah sebabnya mengapa para kriminal yang didakwa dan dihukum di Pengadilan Kejahatan Internasional (International Criminal Court – ICC) selalu berasal dari negara yang lebih lemah seperti Afrika, Mexico, dsb. Sedangkan mereka yang berasal dari Amerika dapat dengan mudahnya lolos, terutama mereka yang memiliki hubungan dengan pemerintahan kekaisaran tersebut.

sementara AS dapat lolos dengan dengan mudahnya dan tidak menderita konsekuensi apa pun untuk itu. Serta memberikan sanksi kepada anggota ICC jika mereka berani berbicara dan menyelidiki kejahatan perang yang dilakukan oleh kakaisaran tersebut.

Baca juga: Twitter sebagai media afiliasi negara


Itulah sebabnya mengapa pada tahun 2002, pemerintahan Bush mengusung pertaturan baru yang dikenal dengan “Hague Invasion Act” atau “Undang-undang invasi Den Hag”, dengan mengatakan bahwa kekuatan militer dapat digunakan untuk membebaskan personel AS atau sekutunya dari upaya ICC untuk menuntut mereka atas kejahatan perang.

Itulah sebabnya, Noam Chomsky yang terkenal pernah mengatakan bahwa jika hukum Nuremberg terus diterapkan dengan adil dan konsisten, maka setiap presiden AS pasca-Perang Dunia II akan digantung.

Ini juga mengapa mantan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton pernah mengatakan bahwa, mesin perang Amerika adalah: “berurusan di lingkungan internasional yang anarkis di mana aturan berbeda berlaku,” yang “tidak memerlukan tindakan professional seperti di dalam lingkungan bisnis normal di Amerika”.

Bolton mengetahui, untuk membuat persetujuan agar rencana melakukan invasi ke Iraq pada tahun 2003 silam berjalan lancar, maka ia melakukan pemecatan kepada direktur jenderal Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), atau bisa disebut sebagai Organisasi Pelarangan Senjata Kimia. Yaitu sebuah lembaga penting untuk penegakan hukum internasional, mereka juga mengancam direktur organisasi tersebut, termasuk mengancam anak sang jenderal.

OPCW sekarang tunduk sepenuhnya kepada pemerintah AS, sebagaimana dibuktikan oleh organisasi tersebut yang telah menutupi insiden False-Flag (operasi bendera palsu) pada tahun 2018 di Suriah yang mengakibatkan serangan udara oleh AS, Inggris dan Prancis selama masa jabatan Bolton sebagai penasihat senior Trump.


Amerika terus berusaha untuk menumbangkan lembaga penegak hukum internasional demi tercapainya kepentingannya sendiri.

Ketika Amerika sedang mencari otorisasi PBB untuk Perang Teluk pada tahun 1991, Yaman berani memberikan suara untuk menentangnya. Dan setelahnya, seorang anggota delegasi AS mengatakan kepada duta besar Yaman, “Itu adalah suara paling mahal yang pernah Anda berikan.” (harga yang harus dibayar karena berani menentang Amerika dan sekutunya).

Yaman kehilangan tidak hanya 70 juta dolar dalam bantuan luar negeri AS tetapi juga kontrak kerja yang berharga dengan Arab Saudi, dan satu juta imigran Yaman dipulangkan ke negara asalnya oleh Amerika dan sekutunya.

“Hukum Internasional” adalah sebuah narasi yang digunakan pemerintah Amerika untuk melawan siapapun yang tidak sejalan dengan apa yang mereka inginkan.

Itulah mengapa pada kasus Rusia – Ukraina sekarang ini, kita seringkali mendengar istilah “Hukum Internasional” atau “International Law” yang sering kali digunakan oleh sebuah negara yang lebih mendominasi. Yaitu Amerika dan sekutunya.

Mereka juga mengubah istilah “International Law” dengan istilah baru yaitu “rules-based international order” atau disebut sebagai “tatanan internasional berbasis aturan”. Yang bisa berarti apa saja (hukum tersebut) dan sepenuhnya tergantung pada kekuatan yang mendominasi dunia saat ini.

Mungkin kita berharap jika Putin digulingkan dan dibawa ke pengadilan internasional atas “kejahatan perang” di Ukraina suatu hari nanti, akan tetapi sepertinya itu tidak akan pernah terjadi.

Tentunya tidak salah jika kita berargumen dan mengatakan bahwa Putin adalah penjahat perang. Akan tetapi, sepertinya kita juga harus mengengok kebelakang tentang apa yang pemimpin dunia seperti Bush and Blair lakukan di masa silam sebelum melakukan judgement ke pemimpin lain. Karena konsep yang sedemikian rupa adalah keliru.

Baca juga:
Twitter sebagai media afiliasi negara
Melek Teknologi – Memahami cara raksaksa teknologi dalam meraup untung


Profesor hukum asal Amerika, Dale Carpenter pernah mengatakan: “Jika warga negara tidak dapat mempercayai bahwa hukum yang ditegakkan benar-benar adil dan jujur, mereka tidak dapat dikatakan hidup di bawah kekuatan hukum. Akan tetapi, mereka hidup di bawah aturan manusia yang dirusak oleh hukum.” Hal tersebut memang benar apa adanya yang mencerminkan kondisi saat ini.

Kita tidak bisa sepenuhnya mengatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina sekarang ini adalah “ilegal” dengan menggunakan “Hukum Internasional” sebagai landasan. Bagaimana mungkin kita berbicara “Hukum Internasional” jika hukum tersebut dengan mudahnya dilanggar oleh negara-negara lain yang mendominasi kekuatan dunia? Bukankah itu sama halnya dengan “hukum tanpa arti” alias omong kosong?

Leave a Comment